slider

Recent

Navigation

DPRD Setujui Penetapan Perda P3MB

BANJARMASIN – Warga Kota Banjarmasin kini bisa bernafas lega. Pasalnya, DPRD Kota Banjarmasin telah menyempurnakan dan menetapkan Raperda Pengawasan & Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol (P3MB) menjadi Perda Kota Banjarmasin. Penetapan Perda yang sangat ditunggu-tunggu warga kota seribu sungai itu, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin Pembicaraan tingkat II, di ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (14/9).
Penetapan Perda P3MB itu dilakukan mengingat, Peraturan Daerah nomor 27 tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkolhol dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.


Dimana ada kententuan yang perlu ditambahkan dalam Perda terdahulu yakni tentang aturan jarak, larangan membawa minuman beralkohol yang berasal dari luar kota Banjarmasin, jam penjualan, dan lainnya. Pengaturan kembali Perda terdahulu itu dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penjualan minuman beralkohol.
Selain menetapkan Perda tersebut, legislator kota seribu sungai itu juga memutuskan tiga buah Raperda lainnya untuk dijadikan Perda, antara lain Perda Penyertaan Modal Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih kota Banjarmasin, Perda Tambahan Penyertaan Modal Kota Banjarmasin kepada PT Bank Kalimantan Selatan, dan persetujuan bersama penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin tahun anggaran 2017.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengatakan, penyertaan modal daerah pada Bank Kalsel bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. “Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan melakukan penambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tujuan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetensi, tumbuh dan berkembang,” ujarnya.


Khusus untuk BUMD sektor Perbankan, lanjutnya, pemerintah daerah juga dapat melakukan penyertaan modal dengan dimaksud untuk menambah modal inti, sesuai yang diisyaratkan Bank Indonesia.
Adapun nilai penyertaan modal tersebut, terang Ibnu Sina, sebesar Rp 75 miliar dan akan disetorkan secara bertahap setiap tahun. Sehingga, katanya lagi, tidak memberatkan anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin. “Diharapkan dengan ditetapkannya Raperda ini menjadi Perda dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah,” harapnya.


Untuk struktur permodalan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bebernya, penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan penyertaan modal pemerintah daerah yang bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM sebesar Rp1 trilyun, dengan perincian dari deviden PDAM pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin tahun buku 2015 sampai tahun 2020 sebesar Rp. 50.736.095.598,75. Kemudian dari penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Bandarmasih yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah sebesar Rp. 949.263.904.401,25. Serta bantuan dari luar negeri dan pemerintah pusat yang dapat dijadikan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin ke PDAM Bandarmasih sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan tahun 2021. “ Kita juga telah merampungkan pembahasan rancangan perubahan APBD tahun 2017 dengan baik dan lancar. Dengan telah disetujuinya rancangan peraturan Perda tersebut, berarti tahapan untuk menjadi Perda tinggal menunggu hasil dari Pemprov Kalsel, dan kita akan bersama-sama menyempurnakan hasil evaluasi tersebut, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kita berharap apa yang telah disetujui bersama ini, tidak terdapat permasalahan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku,” pungkasnya.
copyright by facebook humpro-bjm 
Share
Banner

Agung Jaya

Post A Comment:

0 comments: